Kamu Nanya, Bagaimana Kendalikan BBM Subsidi Tepat Sasaran?

 

Rekan pembaca, Alif “’Dilan” sudah menjawab pertanyaan netizen mengenai model rambutnya. Kini izinkan saya menjawab pertanyaan warganet perihal pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran. Baik. Aku kasih tahu, ya.  

  

Seberapa Pantas dan Mesin Awet 

Pemerintah masih merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi ini akan memperjelas proses pengalokasian, pendistribusian, penjualan, hingga harga di tingkat pengguna. 

Sambil menunggu hasil revisi, masyarakat dapat turut mengendalikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Kita awali dengan bertanya pada diri sendiri; patutkah saya memanfaatkan BBM bersubsidi? 

“Bukan boleh tidak boleh, (melainkan) pantas tidak pantas,” sebut Ahli Bahan Bakar dan Pembakaran dari Kelompok Keahlian Konversi Energi ITB Tri Yuswidjajanto Zaenuri dalam Diskusi Publik KBR dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), “Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta”, Selasa 08 November 2022, Zoom Meeting. 

Namun, Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, aspek kepantasan tiap individu berbeda-beda. Menukil data Susenas 2020, Pertalite masih banyak dinikmati masyarakat mampu. Segmen roda 4 memiliki porsi konsumsi Pertalite sekitar 70% dari total konsumsi nasional, dengan 98% dinikmati pemilik mobil pribadi. 

Untuk alasan ekonomi, wajar saja kita membeli BBM subsidi. Apalagi secara regulasi, tidak ada larangan tertentu. Tapi, benarkah BBM subsidi lebih ekonomis? Pak Tri mengungkap hasil pengujian 13 sepeda motor yang menggunakan RON 90 dan RON 92. Dengan perbedaan harga Rp 3900, selisihnya hanya Rp 57,-/km. Jadi, RON 90 memang lebih murah, tapi jarak tempuh lebih pendek. Belum lagi emisi tingginya menyumbang polusi udara. Jika dihitung pertahun, dengan BBM subsidi, kita hanya hemat seribu perak per hari.   

‘Kalau kita hitung rerata motor 6.000 km/pertahun, sehari cuma menghemat Rp 1.000,” imbuhnya. 

Maka, Pak Tri mempertanyakan, apakah subsidi BBM layak dipertahankan? Subsidi Pertalite (RON 90) Rp 216 triliun/tahun, dan subsidi Biosolar (CN 48) Rp 354 triliun/tahun. Sedangkan subsidi BBM efektif hanya 30%, atau sekitar Rp 150 triliun. Subsidi BBM harusnya bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih penting. 

Dari sisi teknologi, lanjut Pak Tri, pengendalian bisa lewat pabrikan yang men-setting produknya hanya untuk RON tertentu. Beberapa kendaraan high end tidak kompatibel dengan bahan bakar di bawah RON 92. Sebagian ATPM mensyaratkan garansi berlaku bagi pelanggan yang menggunakan bahan bakar yang direkomendasikan. 

Selain mengundang pakar, diskusi yang dipandu Penyiar Senior RRI Maulana ini juga melibatkan figur muda. Paparan Pak Tri diperkuat pengakuan Selebgram Henry Chan, dan Ardhi Irsyad. Mereka tidak pakai BBM bersubsidi karena eman-eman mesin kendaraan. 

“Saya tidak menggunakan BBM subsidi, karena khawatir motor saya jebol,” ungkap Ardhi. Pasalnya, jika motor rusak, kita mengeluarkan biaya servis perbaikan yang lebih besar dari jumlah “penghematan” pakai BBM subsidi.    

Ayo Naik Transportasi Publik 

Redaktur KBR Citra Dyah Prastuti menilai, layanan transportasi umum di Jakarta makin baik. Tapi masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Misal, akses bus ke rute tertentu yang hanya tersedia di hari kerja. Akibatnya, kemacetan juga terjadi di akhir pekan, karena banyak yang berkendara pribadi. Maka, transportasi publik harus terus digenjot supaya andal hingga banyak diminati masyarakat. Hal ini akan memuluskan transisi pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi publik. 

Jadi penasaran. Seberapa banyak sih jumlah kendaraan di ibukota? Narasumber dari Ditlantas Polda Metro Jaya Panji menyajikan data sebaran jumlah kendaraan yang terdaftar di lima wilayah DKI Jakarta (data per Oktober 2022). Total kendaraan di DKI Jakarta berjumlah 12.965.589 unit. Penyumbang tertinggi oleh jenis kendaraan sepeda motor (9.076.757 unit) dengan sebaran tertinggi di Jakarta Barat (2.245.038). 

Jenis kendaraan penumpang (2.923.407 unit) dengan sebaran tertinggi di Jakarta Barat (846.804). Jenis kendaraan bus (293.301 unit) dengan sebaran tertinggi di Jakarta Selatan (97.940). Jenis kendaraan barang (576.889 unit) dengan sebaran tertinggi di Jakarta Barat (159.425). Jenis kendaraan khusus; ambulans, damkar, dsb: (95.235 unit) dengan sebaran tertinggi di Jakarta Utara (40.368).

Hadir juga influencer Nadhea Tanj, dan Tifani Hernang. Para insan kreatif ini mendukung pengendalian BBM subsidi tepat sasaran dengan menggunakan transportasi publik. Mereka menganggap layanan KRL, MRT, dan TransJakarta, makin baik. Para selebgram yang memiliki ribuan pengikut ini mempromosikan transportasi publik, lewat konten a day in my life, misalnya.   

Kehadiran para kreator digital potensial mendongkrak literasi masyarakat mengenai BBM. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengungkap survei YLKI tentang pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai BBM. Terutama pemahaman terkait dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain aspek ekonomi, energi juga tak lepas dari faktor ekologis dan kesehatan.    

“Dampak perubahan iklim sangat nyata. Salahsatu kontributor utama adalah penggunaan energi fosil yang masif. Kita berharap, energi fosil yang kita gunakan beremisi rendah, kalau belum bisa energi baru terbarukan,” ujarnya.  

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Desy Mery Dorsanti menampilkan proporsi relatif dampak lingkungan yang disebabkan pencemaran udara. Dampak paling besar berpengaruh terhadap kesehatan (60%), perubahan iklim (26%), dan lain-lain (12%).  

Pak Tri menyebutkan, Pemerintah terus berupaya mengendalikan emisi dengan regulasi yang makin ketat dari tahun ke tahun. Paling anyar di 2022, di mana kendaraan bermotor diesel harus mengikuti regulasi emisi Euro-4. Namun, belum semua bahan bakar memenuhi standar Euro-4, dan penerapan aturan uji emisi kendaraan belum optimal.   

Bahan Bakar Gas (BBG) 

Mengenai bahan bakar ramah lingkungan, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengatakan, Pemerintah sudah sejak lama menerapkan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi umum. 

“Kami mendukung migrasi ke gas. Di medio 80-an, waktu itu ada dorongan Pemerintah dengan converter kit yang dibagikan secara gratis. Bahkan diulang di akhir 90-an. Namun, kebijakan itu tidak serius. Baik di distribusi, juga dukungan teknologi,” tuturnya. 

Pak Tulus mengatakan, kalau ingin beralih ke bahan bakar ramah lingkungan, tantangan utama datang dari para pemburu rente impor minyak.

Untuk itu, Pak Tri menegaskan, kuncinya ada di komitmen Pemerintah menginisiasi bahan bakar ramah lingkungan hingga mencapai kondisi keekonomian yang bagus. Kalau permintaan sudah tinggi, pihak swasta akan tertarik masuk. 

Pak Komaidi sampaikan, untuk akselerasi, otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah intervensi pada kebijakan energi. Misal, usul Pak Tri, angkutan umum yang menggunakan BBG bisa memperoleh insentif pajak, dan diberikan disinsentif bagi yang tidak mematuhi aturan. Jadi, kurangi bahan bakar subsidi, dan alihkan subsidi ke program BBG yang digarap serius hingga berhasil, demikian tutup Pak Tri. 

Membahas BBM memang selalu menarik, karena sangat lekat dengan aktivitas keseharian. Upaya pengendaliannya membutuhkan peran segenap pihak. Meski menjadi komoditas berbagai kepentingan, penyediaan BBM harus bermuara pada kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari pegiat literasi, narablog turut mendukung penyebaran informasi dari sumber yang valid, wabilkhusus soal BBM. Kita bisa memperoleh informasi yang sahih, salahsatunya dari siaran Kantor Berita Radio (KBR).